HAK ANAK HASIL HUBUNGAN INCEST DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)

falahasna, zakiyya raihan (2018) HAK ANAK HASIL HUBUNGAN INCEST DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI HASNA.pdf Download (3MB)

Abstract

Raihan Falahasna, Zakiyya. “Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak(Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing Tri Wahyu Hidayati, M.Ag. Kata Kunci: Hak anak, Incest, Perlindungan anak Hak anak merupakan hak yang wajib di penuhi oleh orangtua baik pada anak yang menyandang status anak sah maupun anak tidak sah. Oleh karena itu hukum Islam dan hukum positif di indonesia menganjurkan/mewajibkan orangtua untuk memenuhi hak anak, namun yang terjadi masih ada orangtua yang melalaikan hak anak tersebut. Sehingga anak yang lahir dari hasil hubungan sedarah/incest tidak terpenuhi haknya sebagaimana harusnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pemenuhan hak anak hasil hubungan incest di Desa Pringsari? Faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya hubungan incest ? Bagaimana pandangan hukum Positif maupun hukum Islam mengenai hak anak hasil hubungan incest? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan informan (orang terdekat pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah hak anak hasil hubungan incest yang terjadi di desa Pringsari belum sepenuhnya dipenuhi oleh orangtuanya, khususnya orang tua laki-laki yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga. Adapun faktornya adalah faktor internal yang meliputi: ketidakharmonisan dalam keluarga,ekonomi rendah, kejiwaan atau psikologis terganggu, dominasi orangtua terhadap anak, pendidikan rendah, kurangnya pemahaman agama; dan faktor eksternal yaitu: lingkungan masyarakat yang apatis dan kurangnya peran tokoh agama. Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia mengatur tentang apa saja hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya mulai dari pasal 4 (empat) hingga pasal 18 (delapan belas). Selain itu Allah juga telah memerintahkan manusia untuk memenuhi hak anak sejak dari dalam kandungan melalui al-qur’an surat al-ahzab ayat 5 dan alqur’an surat al-isra’ ayat 31.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Agama > Fiqih (Hukum Islam)
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Depositing User:	Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited:	13 Mar 2019 04:23
Last Modified:	13 Mar 2019 04:23
URI:	http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/5010

Actions (login required)

View Item