PUTUSAN HAKIM DALAM PEMENUHAN NAFKAH PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)

ARIFIN, MUHAMMAD SAMSUL (2019) PUTUSAN HAKIM DALAM PEMENUHAN NAFKAH PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990). Other thesis, FAKULTAS SYARI’AH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2019.

[img] Text
skripsi fik FIK.pdf

Download (3MB)
Official URL: http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Abstract

Arifin, Muhammad Samsul.2019. Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990) Pembimbing Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H. Kata kunci : Perceraian PNS, Pertimbangan Hakim Suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan baik pakaian, nafkah, tempat tinggal serta biaya bagi anak-anaknya guna tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah, begitupun seorang pegawai negeri sipil. Paradigma masyarakat yang memandang pekerjaan PNS merupakan pekerjaan yang dimulyakan yang dijamin oleh negara maka setiap warga dalam segi kehidupannya terikat dengan peraturan yang berujung kepada ketertiban. Perceraian PNS berbeda derngan perceraian pada umumnya karena pada perceraian ini terdapat aturan adminisratif tentang pembagian gaji pasca perceraian PNS. Perceraian sendiri yang memutuskan adalah hakim yang berwenang memeriksa perkara dan mempertimbangkan tentang nafkah perceraian. Bermula dari pasal 39-41 Undang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang nafkah, maka peniliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengatahui dan memahami dasar pertimbangan serta putusan Majelis Hakim terhadap penentuan nafkah pada percerian Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan beberapa aturan tertentu. Peneliti ingin mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam putusan perceraian PNS, apakah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomer 45 tahun 1990 atau menggunakan pertimbangan yang lain. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan metode ini, dilakukan wawancara kepada informan sesuai data yang dibutuhkan. Peneliti juga menggunakan data dan dokumentasi yang ada. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisisan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu: analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomer 45 tahun 1990 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dengan Alasan PP tersebut merupakan produk dari pejabat Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Hakim tetap menggunakan dasar pertimbangan Nafkah pada Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa memandang status Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan dengan asas keadilan untuk suami dan istri. Padahal ada peraturan yang mengikat PNS bahwa dalam perceraian ada pembagian gaji. Pembagian gaji bertumpu pada kenususan seorang istri dan yang berhak memberikan pertimbangan tentang nusus atau tidaknya seorang istri adalah hakim yang memeriksa perkara. Maka perlu adanya hubungan antara putusan hakim dengan aturan perundang-undangan tentang perceraian PNS.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Agama
Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu budaya
Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Pendidikan
Divisions: Fakultas Syariah
Depositing User: Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited: 09 Apr 2019 04:13
Last Modified: 09 Apr 2019 04:13
URI: http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/5243

Actions (login required)

View Item View Item